Pemantauan Dana Desa dan Administrasi, Kasi Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kubutambahan Kunjungi Desa Bila dan Tamblang.
KUBUTAMBAHAN, 17 Juni 2025 – Guna memastikan kelancaran administrasi dan optimalisasi penggunaan dana desa, Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kecamatan Kubutambahan, Made Artawati, bersama dengan Kasi Pembangunan, I Ngurah Semarajaya Seputra, melaksanakan koordinasi di Desa Bila dan Desa Tamblang. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau berbagai aspek penting terkait pengelolaan dana dan administrasi pemerintahan desa yang di terima langsung oleh Perbekel Desa Tamblang dan Perangkat Desa Bila.
Fokus utama kunjungan koordinasi ini meliputi beberapa poin krusial:
* Evaluasi Penyerapan Dana Desa Tahap I: Tim memantau tingkat serapan dan capaian keluaran dana desa Tahap I di kedua desa. Evaluasi ini penting karena merupakan salah satu syarat utama untuk pencairan dana desa Tahap II.
* Pendaftaran Akta KMPD: Pembahasan juga menyangkut pendaftaran akta Koperasi Masyarakat Pedesaan (KMPD), yang menjadi kelengkapan administrasi yang wajib dilampirkan untuk penyaluran dana desa Tahap II.
* Proses dan Kendala Siltap BKK Provinsi: Koordinasi ini turut membahas progres pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi untuk Siltap (Penghasilan Tetap) dan mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin menghambat proses tersebut.
* Progres BKK Kabupaten Tahap II: Selain itu, tim juga memantau perkembangan pencairan BKK Kabupaten Tahap II di kedua desa.
* Pelaporan Pertanggungjawaban BKK Kabupaten Tahap I: Tim memfasilitasi penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK Kabupaten Tahap I.
* Tata Administrasi Pemerintahan Desa: Terakhir, koordinasi ini juga menyoroti berbagai aspek tata administrasi pemerintahan desa lainnya, termasuk Surat Keputusan (SK) Karang Wreda, Posyandu Desa, pembaruan Profil Desa, serta program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
Melalui kegiatan koordinasi ini, Kecamatan Kubutambahan berupaya memberikan pendampingan intensif kepada pemerintah desa dalam mengelola dana dan administrasi secara transparan dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa serta memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan dan regulasi yang berlaku.
