BULELENG – Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah, Kasi Trantib dan Satpol PP Kecamatan Kubutambahan, Made Sukanatha, menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah di Ruang Rapat Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng, Rabu (18/11/2026).
Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng, I Gede Suyasa, S.P., serta diikuti oleh perangkat daerah, unsur instansi terkait, dan perwakilan kecamatan yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/252/HK/2026 tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buleleng. Rapat bertujuan untuk memantapkan koordinasi dan menyatukan visi seluruh unsur yang terlibat dalam TRC guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Dalam pembahasan disampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, meliputi pemutakhiran data wilayah rawan bencana, kesiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan apel kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan dan sosialisasi, simulasi penanganan bencana, kajian risiko bencana, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Berdasarkan hasil pemetaan dan kajian kebencanaan, Kabupaten Buleleng memiliki sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami bencana, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, dan angin puting beliung. Dalam kurun waktu hampir satu tahun, tercatat sebanyak 660 kejadian bencana telah ditangani. Selain itu, bantuan skala kecil yang telah disalurkan mencapai 2.520 buah, dengan nilai bantuan rehabilitasi sebesar Rp5.764.500.000.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan informasi prakiraan cuaca dari BMKG bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Buleleng mulai memasuki musim hujan. Pada pertengahan Desember, curah hujan diprakirakan berada pada kategori normal hingga tinggi. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Kecamatan Banjar, Busungbiu, dan Sukasada menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus, mengingat sejumlah desa di wilayah tersebut pernah mengalami bencana tanah longsor dan banjir bandang.
Pembahasan selanjutnya difokuskan pada kesiapan masing-masing perangkat daerah yang tergabung dalam TRC Penanggulangan Bencana. Kesiapan tersebut mencakup dukungan personel, sarana dan prasarana, logistik, serta mekanisme koordinasi dan pelaporan apabila terjadi bencana.
Penanganan bencana direncanakan melibatkan berbagai unsur sesuai dengan tugas dan fungsinya, mulai dari pencarian dan pertolongan korban oleh unsur kepolisian, Basarnas, dan SAR; dukungan logistik, dapur umum, serta pelayanan kesehatan oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, dan instansi terkait; hingga penanganan infrastruktur dan rehabilitasi yang melibatkan BWS, Balai Jalan, PLN, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah lainnya.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi, terdapat beberapa kesimpulan yang disepakati, yaitu sebanyak 11 OPD eksternal menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dan mendukung pelaksanaan tugas TRC dalam penanganan bencana di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, 16 OPD internal dan 9 kecamatan diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan, khususnya dalam pemenuhan sarana pendukung dan kesiapan personel.
Adapun teknis penanganan bencana nantinya akan melibatkan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan bidang tugas masing-masing, berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan BPBD di lokasi kejadian. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi dan kesiapan seluruh unsur terkait sehingga penanganan bencana di Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.