Sosialisasi Pembebasan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Buleleng.
Buleleng, 21 Januari 2025 – Mewakili Camat Kubutambahan, Kepala Seksi Pelayanan Terpadu, I Made Widiarta, SE.menghadiri sosialisasi kebijakan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat BPKPD Kabupaten Buleleng.
Sosialisasi dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng, didampingi Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi serta Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan. Turut hadir dalam acara tersebut, Camat se-Kabupaten Buleleng, notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta Ketua Himpunan Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (HIMPERA).
Kebijakan pembebasan BPHTB ini mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2024 sebagai bentuk dukungan terhadap program percepatan pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Pembebasan BPHTB diprioritaskan untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR dengan kriteria penghasilan maksimal Rp7.000.000 per bulan bagi yang belum menikah dan Rp8.000.000 per bulan bagi yang sudah menikah.
"Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memiliki hunian pertama serta mendukung program pembangunan pemerintah," ungkap Plt. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng.
Untuk mendapatkan pembebasan BPHTB, MBR harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah pengesahan surat pernyataan kepemilikan rumah pertama dari Lurah/Kepala Desa yang dibubuhi materai. Proses pelayanan permohonan pembebasan BPHTB dilakukan secara online melalui aplikasi PPAT Online.
Menindaklanjuti sosialisasi ini, Kasi Yandu Widiarta akan segera menginformasikan kepada Lurah/Perbekel di wilayah Kecamatan Kubutambahan mengenai persyaratan pembebasan BPHTB, khususnya terkait pengesahan surat pernyataan kepemilikan rumah pertama.
Dengan adanya kebijakan pembebasan BPHTB ini, diharapkan semakin banyak MBR di Kabupaten Buleleng yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri.
