BULELENG – Kasubbag Perencanaan Kecamatan Kubutambahan Kadek Heni Herawati bersama Staf Pande Ketut Damaini menghadiri Forum Konsultasi Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dengan tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum Melalui Transparansi Kepastian Prosedur dan Partisipasi Publik”, yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng, Jumat (20/11/2026).
Forum ini diselenggarakan sebagai wadah komunikasi dan partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan, khususnya pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian prosedur kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Buleleng, I Gusti Putu Ngurah Mastika, S.STP., M.M., menyampaikan sejumlah materi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu pembahasan utama adalah penerapan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara online. Disampaikan bahwa pelaksanaan SKM pada perangkat daerah maupun unit pelayanan saat ini masih memanfaatkan Google Form. Ke depannya, penerapan SKM diarahkan menuju sistem online dengan penyesuaian instrumen penilaian dari sebelumnya 9 menjadi 16 unsur.
Adapun 16 unsur tersebut meliputi ketersediaan informasi pelayanan, kesesuaian persyaratan, kejelasan standar dan prosedur, kemudahan memahami alur pelayanan, kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan prosedur, ketepatan jangka waktu pelayanan, kesesuaian biaya, bebas dari pungutan liar dan percaloan, kesesuaian produk layanan, respons aplikasi, kemudahan penggunaan fitur atau aplikasi, pelayanan yang adil tanpa diskriminasi, tidak adanya imbalan di luar ketentuan, kemudahan akses konsultasi, serta kenyamanan penggunaan sistem online.
Selain itu, materi juga membahas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), termasuk pengertian dan cakupannya. Evaluasi pelayanan publik mencakup lima aspek utama, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, serta konsultasi dan pengaduan.
Dalam pemaparan tersebut turut ditekankan pentingnya pemenuhan standar pelayanan sebagai bentuk kepastian bagi masyarakat selaku pengguna layanan. Standar pelayanan berfungsi memberikan kejelasan mengenai jenis dan tata cara pelayanan, meningkatkan keterbukaan informasi terkait persyaratan serta hasil layanan, sekaligus menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Sementara itu, pembahasan mengenai ruang lingkup pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng meliputi tiga bidang utama, yakni peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.
Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan terbangun pemahaman dan komitmen bersama antarperangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keikutsertaan Kecamatan Kubutambahan juga menjadi kesempatan untuk memperoleh informasi dan memperkuat pemahaman terkait penerapan standar pelayanan, evaluasi kinerja, serta pentingnya transparansi dan kepastian prosedur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.