Musrenbangdes Bontihing, Kecamatan Kubutambahan Tekankan Perencanaan Pembangunan yang Selektif.
Bontihing – Wakili Camat Kubutambahan, Sekcam I Nyoman Budiarsana didampingi Kasi Pembangunan I Ngurah Semarajaya Seputra menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Bontihing, Selasa (1/9/2026).
Musrenbangdes yang berlangsung di Ruang Rapat Nawa Sena Desa Bontihing tersebut dibuka oleh Perbekel Bontihing dan dihadiri oleh Ketua beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, Tim Penyusun RKP Desa, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, Ketua TP PKK Desa Bontihing, Bidan Desa, LPM, Babinsa Desa Bontihing, Kepala Sekolah SD Negeri 1, SD Negeri 2 dan SD Negeri 3 Bontihing, serta unsur masyarakat.
Dalam arahannya, Sekcam Kubutambahan I Nyoman Budiarsana menekankan pentingnya pencermatan dan penentuan skala prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Hal tersebut perlu menjadi perhatian mengingat adanya penyesuaian anggaran desa, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan benar-benar berdasarkan kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain mempertimbangkan kemampuan anggaran, perencanaan pembangunan desa juga diharapkan dapat diselaraskan dengan arah dan kebijakan pembangunan pemerintah, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan desa dapat berjalan sinergis dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara berjenjang.
Sekcam juga menyampaikan bahwa pihak Kecamatan Kubutambahan siap memfasilitasi dan mengawal berbagai usulan prioritas yang dihasilkan melalui Musrenbangdes untuk selanjutnya dibahas pada Musrenbang Kecamatan.
Melalui Musrenbangdes ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan di Desa Bontihing dapat berjalan secara partisipatif, terarah, transparan, dan sesuai dengan kemampuan serta prioritas kebutuhan masyarakat.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan ditutup dengan penyerahan Berita Acara hasil Musyawarah Desa dari Perbekel Bontihing kepada Ketua BPD sebagai bagian dari tahapan administrasi dan tindak lanjut hasil musyawarah.
