-
kubutambahan@bulelengkab.go.id
Kecamatan Kubutambahan

Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya APBD Tahun Anggaran 2026

Admin kubutambahan | 20 November 2026 | 36 kali

KUBUTAMBAHAN – Kasi Pembangunan Kecamatan Kubutambahan, I Ngurah Semarajaya Seputra, bersama staf mengikuti Zoom Meeting Sosialisasi Tahapan Persiapan Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2026, pada Jumat (20/11/2026).

Kegiatan sosialisasi dibuka sekaligus dipaparkan oleh I Gede Adi Alit Putra, staf Bidang Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada jajaran pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan mengenai tahapan persiapan, persyaratan, serta mekanisme pelaksanaan program Bantuan Rumah Swadaya.

Dalam pemaparannya disampaikan bahwa tahapan awal perencanaan dan penyiapan masyarakat diawali dengan kegiatan penyuluhan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh dinas, baik secara berjenjang melalui camat, perbekel, dan tokoh masyarakat maupun secara langsung kepada masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan memberikan informasi mengenai manfaat, persyaratan, ketentuan, dan prosedur pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah swadaya merupakan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan diharapkan memiliki kesediaan untuk berkontribusi secara swadaya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bentuk swadaya tersebut dapat berupa tanah yang dimiliki atau dikuasai, tenaga kerja, modal sosial, tabungan bahan bangunan, serta pemanfaatan bahan bangunan bekas yang masih layak pakai.

Adapun persyaratan administrasi calon penerima Bantuan Rumah Swadaya meliputi:

1.Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.

2.Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah.

3.Menempati satu-satunya rumah yang kondisinya rusak berat atau rusak total untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

4.Memiliki rumah yang mengalami kerusakan ringan akibat bencana alam untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam.

5.Belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau program sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kecuali bagi penerima bantuan yang terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Memiliki penghasilan paling banyak sebesar upah minimum Kabupaten Buleleng.

7.Bersedia berswadaya dan membentuk kelompok.

Selain persyaratan penerima, disampaikan pula kriteria Rumah Layak Huni yang harus memenuhi empat indikator utama, yaitu keselamatan bangunan yang mencakup keandalan struktur dan kualitas komponen nonstruktural seperti lantai, dinding, dan atap; kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per orang dengan tinggi minimum 2,8 meter; akses sanitasi layak yang meliputi fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), tempat sampah, serta saluran pembuangan air limbah; dan ketersediaan akses air minum yang memenuhi standar air konsumsi.

Dari aspek kesehatan, rumah juga harus memenuhi persyaratan penghawaan atau ventilasi minimal 5 persen dari luas lantai serta pencahayaan minimal 10 persen dari luas lantai. Seluruh indikator tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat penerima bantuan.

Lebih lanjut, dipaparkan tujuh tahapan pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya, yaitu verifikasi lapangan untuk mengecek dan memvalidasi kondisi rumah serta kesesuaian data calon penerima; sosialisasi mengenai program, ketentuan, hak, dan kewajiban penerima bantuan; kesepakatan calon penerima bantuan yang ditetapkan secara tertulis; identifikasi kebutuhan dan penyusunan dokumen administrasi maupun teknis; proses amprah berupa pengajuan, verifikasi, dan pencairan dana bantuan yang selanjutnya disalurkan ke rekening masing-masing penerima; Pre-Construction Meeting (PCM) atau pertemuan awal sebelum pekerjaan dilaksanakan untuk menyepakati rencana, metode, dan jadwal pelaksanaan; serta pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dan ketentuan program.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula agar pemerintah desa segera membentuk tim pelaksana dan mengidentifikasi calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam pemilihan toko atau penyedia bahan bangunan, pemerintah desa diharapkan memastikan harga barang tetap sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dan tidak melakukan kenaikan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh tahapan persiapan pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dipahami dan ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan tertib, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai tindak lanjut, Kecamatan Kubutambahan akan melakukan koordinasi kembali terkait hasil sosialisasi tersebut guna mendukung kelancaran persiapan pelaksanaan program Bantuan Rumah Swadaya di wilayah Kecamatan Kubutambahan.