-
kubutambahan@bulelengkab.go.id
Kecamatan Kubutambahan

Optimalisasi Peran BPD, Kecamatan Kubutambahan Ikuti Bimtek Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Admin kubutambahan | 18 November 2026 | 65 kali

Buleleng – Mewakili Camat Kubutambahan, Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kecamatan Kubutambahan, Made Artawati, S.H., didampingi staf Gede Budimanta, S.H., mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Peran Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tugas BPD, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Banyualit Spa ‘n Resort, Jalan Laviana, Kalibukbuk, Lovina, Kabupaten Buleleng, ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta mengoptimalkan peran dan fungsi BPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam arahannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Kabupaten Buleleng, Drs. Made Supartawan, M.M., menekankan pentingnya bagi BPD untuk memahami dan melaksanakan tugas serta kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. BPD juga diharapkan mampu membangun komunikasi dan sinergi yang baik dengan Perbekel dan perangkat desa, menjaga integritas, serta menyerap aspirasi masyarakat secara objektif. Selain itu, BPD diharapkan turut berperan dalam upaya pencegahan korupsi melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang objektif dan transparan.

Narasumber dari Kepolisian Resor (Polres) Buleleng, AKP Dewa Putu Sudiasa, yang menyampaikan materi mengenai pentingnya peran BPD dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa BPD merupakan mitra strategis dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan desa, bukan sebagai aparat penegak hukum.

BPD diharapkan memiliki kepedulian terhadap kondisi lingkungan, mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, memperkuat sinergisitas dan partisipasi masyarakat, serta mendukung upaya pencegahan guna mewujudkan desa yang aman dan kondusif. BPD juga diharapkan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) melalui kemitraan dengan Bhabinkamtibmas.

Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Singaraja, Komang Adiwijaya, S.H., M.H., menyampaikan pentingnya peran BPD sebagai jembatan aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sosial. BPD juga diharapkan berperan dalam edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, memperkuat semangat gotong royong dan toleransi, serta senantiasa menjalin koordinasi dengan berbagai pihak sebagai langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, Ketut Arisa, S.E., memaparkan pentingnya pemahaman mengenai tujuan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta peran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Selain itu, disampaikan pula fokus pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, pentingnya sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan BPD, berbagai permasalahan yang perlu diwaspadai, serta strategi pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sementara itu, Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, Made Artayasa, S.T., menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, salah satu fungsi BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Beliau juga menguraikan empat peran BPD dalam upaya pencegahan korupsi, yaitu preventif melalui pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, detektif melalui monitoring guna menemukan potensi penyimpangan sejak dini, korektif melalui teguran tertulis kepada kepala desa untuk meminta perbaikan, serta represif dengan melaporkan kepada Camat atau Inspektorat apabila permasalahan tidak ditindaklanjuti atau tidak diperbaiki.

Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng, Madong Hartono, S.Pd., menyampaikan materi terkait pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) dan pengisian anggota BPD dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman dan kapasitas BPD semakin meningkat dalam menjalankan fungsi legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sinergi antara BPD, Perbekel, perangkat desa, dan unsur terkait juga diharapkan semakin kuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan bebas dari praktik penyimpangan.