Staf Sosbud Kecamatan Kubutambahan Ikuti Rapat Digitalisasi Bantuan Sosial Kabupaten Buleleng
Kamis (30/4/2026) – Staf Seksi Sosial dan Budaya (Sosbud) Kecamatan Kubutambahan mengikuti kegiatan rapat pelaksanaan program piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng secara daring (zoom meeting). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, bertempat di Gedung BCC Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), serta diikuti oleh pimpinan perangkat daerah terkait, para camat, perbekel/lurah, dan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) se-Kabupaten Buleleng.
Adapun tujuan dari program digitalisasi bantuan sosial yakni untuk melakukan transformasi sistem pengelolaan bantuan sosial dari metode manual menjadi sistem digital terpusat (paperless) melalui aplikasi. Selain itu, digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima manfaat melalui integrasi dengan data kependudukan dari Disdukcapil serta sistem data terpadu lainnya.
Lebih lanjut, program ini juga menekankan aspek transparansi dengan meminimalisir praktik perantara serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan mengecek status kelayakan bantuan secara mandiri.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Buleleng membentuk Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai ujung tombak di lapangan. Setiap agen direncanakan mendampingi sekitar 100 Kepala Keluarga (KK), dengan total kebutuhan mencapai kurang lebih 2.701 agen di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Agen Perlinsos memiliki peran strategis dalam membantu proses pendaftaran, pembaruan data, serta verifikasi masyarakat, khususnya bagi yang belum memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi digital.
Pelaksanaan program ini juga didukung oleh sinergi berbagai pihak di tingkat desa dan kelurahan, seperti Dasa Wisma, kader Posyandu, pendamping PKH, serta operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG).
Sebagai bagian dari implementasi sistem, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu syarat utama, baik bagi agen maupun masyarakat penerima manfaat. Selain itu, pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Digital (SIKD) akan mempermudah proses pendaftaran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur masa sanggah, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan klarifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian data.
Saat ini, fokus utama pelaksanaan program adalah pemberian bimbingan teknis kepada Agen Perlinsos agar siap mengoperasikan aplikasi secara optimal di tingkat desa dan kelurahan. Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
