Peneliti UI Kaji Indikator dan Faktor Penentu Keberhasilan BUMDes di Desa Tajun
Tim Peneliti Universitas Indonesia (UI) melakukan penelitian di BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun, Rabu (23/10). Mohamad D. Revindo, Ph.D., Kepala Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global UI bersama Abdul Malik Alim, S.T., menyatakan bahwa kedatangannya ke BUMDesa Tajun untuk mengetahui keberhasilan dan keberlanjutan BUMDes dari 3 perspektif, yaitu perspektif masyarakat, bisnis, dan kehadiran Pemerintah di desa. Perspektif masyarakat atau dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dikatakannya harus menjadi dasar utama.
“Saya terkesan Pemerintah itu kan niatnya sudah baik. Dulu dana digulirkan ke desa menjadi dana desa. Sekarang bukan hanya uang yang di desa tetapi kegiatan usahanya di pegang desa. Tujuannya baik tetapi kami yakin implementasinya tidak semudah itu. Karena data kami tidak sampai 5% BUMDes yang berhasil. Jadi, kita mau lihat bagaimana BUMDes itu berhasil dari 3 perspektif, satu dari perspektif masyarakatnya dan ini harus paling tinggi, kedua perspektif bisnis, dan ketiga perspektif kehadiran pemerintah di desa untuk menyelesaikan masalah-masalah. Misalnya masalah air bersih. Itu kan tugas pemerintah tetapi di beberapa desa pemerintah belum hadir. Apakah BUMDes bisa mengusung misi itu,” jelasnya (23/10).
Penelitian ini akan menghasilan Key Performance Indikator (KPI) atau indikator keberhasilan BUMDes yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Kementerian Desa, BUMN, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Pemerintah Daerah, dan stakeholder yang lain dalam menyusun kebijakan atau program kegiatan.
“Pertama, ini baru pengumuman kabinet kita berharap siapapun menterinya beliau belanja informasi. Walupun beliau pasti punya konsep. Konsep itu harus diadu dengan belanja informasi. Ini KPI-nya. Hati-hati jangan ngukur dari segi finansialnya saja. KPI-nya adalah dampak terhadap masyarakat,” katanya.
Revindo menambahkan penelitian ini juga bermanfaat bagi BUMN dan Himbara sebagai informasi untuk penggunaan dana CSR-nya sehingga tepat sasaran, serta berguna sebagai acuan bagi organisasi nonpemerintah, seperti BUMDes.id untuk mengembangkan organisasinya.
“Kedua, BUMN punya CSR. Mereka nanyak baiknya digunakan untuk apa? Kemudian bank-bank nasional kadang-kadang mendapat penugasan dari pemerintah untuk berkontribusi memajukan desa. Mereka juga butuh informasi. Organisasi nonpemerintah seperti BUMDes.id, mereka punya sekolah BUMDes dengan ini bisa menyempurnakan kurikulumnya,” jelasnya.
Setelah mennyimak paparan dari Perbekel Tajun dan Ketua BUMDesa Tajun, Revindo menyampaikan bahwa BUMDes yang berhasil adalah BUMDes yang usahanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia terkesan bahwa BUMDesa Tajun mampu berkembang menjadi salah satu BUMDes yang berhasil karena unit usaha yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berorientasi pada bisnis atau keuntungan.
“BUMDes yang berhasil itu berfokus pada kebutuhan masyarakat desa, yaitu menyelesaikan masalah sosial yang ada di desa, seperti air bersih, sampah. Tema ini kami temukan di Yogya. Bumdes itu tidak semata-mata berorientasi bisnis, seperti Koperasi dan UMKM, tetapi dampak sosialnya. Pesan ini akan selalu kami bawa. BUMDes itu seperti BUMN-nya desa, yaitu melayani kebutuhan masyarakat desa dan ternyata tidak rugi asal sustain aja. Kami sangat tercerahkan, sangat terkesan,” ujarnya.
Revindo tidak lupa berpesan agar ke depan BUMDesa Tajun terus berkembang dengan tetap mengutamakan perspektif masyarakat. Unit usaha yang ingin dikembangkan BUMDes jangan sampai ada bisnis yang sama dengan yang dikembangkan oleh masyarakat. Ia juga berpesan agar Desa Tajun membangun komunikasi yang baik dengan desa-desa yang lain sehingga tidak ada duplikasi program atau usaha.
“Di sini sudah ada agen telur jangan jadi agen telur agar bisnis masyarakat tidak tersaingi. Kedua, saya berarap harus ada koordinasi antardesa yang lebih kuat di tingkat kecamatan atau kabupaten karena di beberapa daerah itu terjadi duplikasi. Banyak meniru yang sukses. Satu desa bikin wisata selfie. Satu kecamatan bikin yang sama. Kalau satu kecamatan bikin yang sama enggak ketemu. Kalau mau kerjasama pastikan tidak ada bentrok dengan bisnis warga. BUMDes bisa mengantarkan ke pusat-pusat produksi desa. Itu dilakukan oleh desa lain,” tandasnya.
