Melawan Hoaks di Tahun Politik 2024

Peta Pemilu 2024, sejatinya ada dalam genggaman Anda. Dalam genggaman, ruang gerak politik menuju Pemilu 2024 mudah dan cepat dipantau. Ketika semuanya dalam genggaman, kita dituntut untuk melek, bijak, dan kritis menyikapinya.

 Tahun politik 2024 seharusnya menjadi tahun momentum bagi Indonesia. Tahun momentum adalah summary dari seluruh periode kepemimpinan dan transisi kepemimpinan. Saat ini Tahun Politik 2024 menjadi ramai diperbincangkan karena peran media sosial sebagai infrastruktur kampanye modern disinyalir mampu mengendalikan sebagian dari strartegi politik 2024. Peran media sosial bahkan sejajar dengan akselerasi jumlah data pemilih Generasi Millenial pada Pemilu 2024. Besarnya sumbangan partisipasi Generasi Millenial pada kontestasi Pilpres 2024 nanti, dengan demikian memberi warna tersendiri pada peta perpolitikan Tanah Air. Masuknya Generasi Millenial juga dilihat mampu membentuk pola komunikasi politik media sosial menjadi lebih cair. Antisipasi hoax dan berita palsu (fake news) pun tidak bisa dihindari. Inilah tantangan politik pada Pemilu 2024 yang harus dihadapi semua societas Indonesia 2024 mendatang.  

 Pada hari ini, Kamis (24/8/2023), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) mengadakan satu sesi Seminar Nasional bertajuk "Melawan Hoax di Tahun Politik 2024." Diskusi ini dihadiri beberapa pembicara utama, antara lain Usman Kansong (Dirjen IKP Kominfo), H. Zahir (Bupati Batubara), Hatta Ridho (Dekan FISIP USU), Dedi Sahputra (Praktisi Media), dan H. Sakhyan Asmara (Ketua STIK-P Medan). Peserta yang hadir dalam diskusi ini adalah alumni FISIP USU dan mahasiswa aktif FISIP USU.

 Menurut Usman Kansong, realita maneuver politik di media sosial sangatlah berpengaruh. Dalam beberapa survei, indeks demokrasi mengalami kemunduran pasca meningkatnya aksi serangan berbasis hoax dan fake news di media sosial. Di Amerika Serikat, Donald Trump pernah menggunakan sentimen politik tertentu untuk menaklukkandidat lain secara daring. Strategi ini bahkan mampu membawa Trump maju dengan mulus menuju kursi Gedung Putih. Di Indonesia, politik berbasis kampanye hoax dan fake news di media sosial juga seringkali terjadi menjelang tahun-tahun politik. Menuju Pemilu 2024, eskalasi berita bohong dan hoax bahkan susah dibendung, meski beragam operasi siber rutin dilakukan.

 "Menariknya, menjelang pesta demokrasi (Pemilu), eskalasi hoax semakin meningkat. Ini suatu petanda bahwa ruang digital punya kontribusi besar dalam kontestasi politik" kata Usman di Aula Serbaguna FISIP, Kamis (24/8/2023).

 Selain Usman, narasumber lain Dedi Sahputra menilai bahwa konten-konten di media sosial harus didalami secara bijak. Menurut Dedi, literasi media sosial menuju peta politik 2024 harus memberi ruang yang kondusif bagi setiap masyarakat. Peran influencer dan elite politik menjadi poin penting yang harus diterapkan secara terus-menerus. Jika literasi digital dilakukan secara terus-menerus, ruang politik digital juga akan semakin kondusif untuk didiami. Pernyataan Dedi juga didukung oleh Ketua STIK-P Medan H. Sakhyan Asmara. Sakhyan menilai Tahun Politik 2024 harusnya menjadi momen di mana Generasi Millenial menjadi penentu dinamika politik. Ruang digital pada Pemilu 2024 harus menjadi ruang edukasi informal yang kritis bagi para pemilih Millenial dan Generasi Z. Merekalah yang menguasai jumlah suara pada Pemilu 2024 mendatang.

 Menuju peta politik 2024, partisipasi masyarakat menjadi penting untuk diberi ruang. Dengan adanya media sosial, publik diharapkan untuk semakin kritis dan bijak dalam mencerna beragam konten yang berseliweran di jagat digital. Edukasi politik di media sosial ini menjadi penting agar publik tidak mudah jatuh ke dalam perangkap hoax dan fake news. Kualitas demokrasi yang harus dibangun sejatinya perlu mengarah pada demokrasi yang visioner-futuris. Artinya, kultur demokrasi yang dibangun di era kemajuan teknologi ini perlu kekuatan ekstra, yakni daya kritis dan pola pemikiran yang bijak. Dalam koridor ini pun, aspek edukasi literasi bermedia pun menjadi penting untuk dikampanyekan. Menurut Usman, Kemenkominfo akan terus memantau, mengawasi, dan memberi sanksi pada akun-akun yang getol menyebarkan hoax dan fake news. 

 Sistem patroli siber Kemenkominfo di tahun politik ini tentunya menyasar konten-konten yang membuat kampanye secara daring. Ada tiga kampanye politik daring yang akan dicermaati secara mendalam, antara lain kampanye positif (positive campaign), kampanye negatif (negative campaign), dan kampanye hitam (black campaign). Saat ini tim patroli siber Kemenkominfo tengah menelusuri berbagai bentuk black campaign. Tugas Kemenkominfo adalah men-take down konten-konten yang bermuatan kampanye hitam -- memfitnah, sebar hoax, dan konten-konten yang tidak memiliki data yang valid. Kebijakan potroli siber juga tidak dilakukan secara serampangan. Untuk mengedepankan aspek kebebasan beropini (demokrasi), Kemenkominfo harus benar-benar berhati-hati dalam menentukan konten mana yang terindikasi black campaign. 

Demi menata ruang digital yang lebih kritis dan kondusif menjelang Pemilu 2024, penting bagi Kemenkominfo, Pemerintah, elite politik, dan kampus memberikan edukasi politik. Tahun politik 2024 memang akan menyasar kaum millennial sebagai pemilih dengan jumlah terbanyak. Untuk itu, literasi digital terkait edukasi politik yang bijak dan kritis harus dimulai dari Generasi Millenial. Selain Generasi Millenial, masyarakat yang rentan terhadap hoax dan fake news, juga perlu mendapatkan edukasi secara terus-menerus. Ruang digital harus lebih banyak diisi dengan konten-konten yang berbobot dan kaya nilai pedagogi. Dengan mekanisme literasi digital yang bijak dan kritis ini, masyarakat diharapkan mampu terlibat aktif dan tidak mudah terprovokasi konten hoax dan fake news.

 Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Melawan Hoaks di Tahun Politik 2024", Klik untuk baca:

https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/64e709ec18333e73952e01c2/melawan-hoax-di-tahun-politik-2024

 Kreator: Kristianto Naku

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Tulis opini Anda seputar isu terkini di Kompasiana.com